1. Kondisi Perekonomian Saat Ini Seperli telah kita ketahui dan rasakan bersama, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami cobaan sangat berat bentpa krisis ekonomi yang telah mengganggu berbagai sendi kestabilan perekonomian nasional. Dampak dari krisis ini telah berpengaruh banyal< pada menurunnya kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sampai dengan penengahan tahun 1998 ini, petekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai kendala untuk pulih dari krisis moneter yang muncul sejak pertengahan tahun lalu. Perlumbuhan ekonomi n asional, yang s ampai p ertengahan tahun I alu s angat m engesankan d an b anyak mendapat pujian dari berbagai pihak, kini merosot tajam dan bahkan diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar. Sampai pertengahan tahun ini pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mengalami kontraksi sekitar 16%. Di sisi lain, laju inflasi mengalami kenaikan yang Sangat cepat sehingga semakin memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Laju inflasi bulan September 1998 tercatat sebesar ..%) alau Secara year to date selama JanuariSeptember telah mencapai ..%). Laju inflasi pada tahun ini melonjak sangat besar dibandingkan dengan inflasi pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah pengangguran j uga t erus b ertambah s eiring d engan s emakin b anyaknya perusahaan yang mengurangi atau menghentikan kegiatan usahanya.
Dilihat dari sisi permintaan, melambatnya pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh melemahnya permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi Swasta. Melemahnya konsumsi rumah tangga mempakan cenninan dari menurunnya daya beli masyarakat akibat dari peningkatan laju inflagi yang disertai dengan menurunnya pendapatarn masyarakat. Sementara itu, menurunnya kegiatan investasi swasta rnerupakan dampak dari melcmahnya permintaai', Yang disertai dengan peningkatan biaya prodLtksi dan I<esltiiian keuangan Yang dihadapi sektor usaha sehubungan dengan mcrosotnya nitai tuk01, tingginya suku bunga, dan kesulitan mendapatkan kredit perbankan.
Di Sisi penawaran, melambatnya penumbuhan ekonomi tenttarna terjadi pada sciåor Yang inerniliki pangsa besar dalam PDB yaitu sektor industri pengolahan, pertambangan, bangunan dan perdagangan sena jasa-jasa. Peningkatan biaya impor bahan beku dan pembayaran hutang Yang jatuh tempo akibat tekanan nilai tukar sena ketalnya kredit peJbankan meiupakan beberapa kendala y ang dihadapi di Sisi penawartn. Tingginya lajL1 infiasi terultma disebabkan Oleh dua hal pokok, yaitu melemahnya niiai tukar rupiah (imported inflation) dan kelangkaan pasokan (supp/y shortage) khususnya sembilan bahan pokok. Kenaikan harga Yang cukup tinggi tcrutama pada kelompok makanan Yang rnerupakan Salah satu penyumbang tingginya angka inflasi. Dapat ditambahkan bahwa tingginya angka inflasi juga dipacu Oleh peningkatan permintaan kebutuhan pokok sehubungan dengan ketidakpastian pengadaan barang danjasa.
Sementara itu, nilai tukar Rupiah masih tetap lemah. Dewasa ini kurs rupiah di pasar valas berada di sekitar Rp11.000 per dollar, walaupun dalam beherapa hari terakhir ini cenderung menguat. Gejolak Yang berkepanjangan berkaitan dengan merosotnya kepe1Tayaan investor asing Yang tercennin dari tingginya tekanan arus modal keluar, baik dalam rangka pembayaran hutang luar negeri Yang jatuh tempo maupun kegiatan spekulatif. Sebagian Iain terkait dengan memburuknya kondisi fundamental ekonomi Indonesia, terutama munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan meningkatnya laju inflasi. Untuk memperkuat kembali nilai tukar Rupiah maka Bank Indonesia menerapkan kebijakan uang ketat melalui peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dengan suku bunga SBI Yang tinggi, disamping akan menarik Capital in/Iow dari luar negeri, Juga diharapkan akan menyerap Rupiah sehingga masyarakat tidak berspekulasi dengan membeli USD ataupun memborong barang-barang secara berlcbihan. Akan tetapi, ketidakstabilan situasi sosial dan politik di dalam negeri serta krisis ekonomi regional Asia dan terus menguatnya USD merupakan faktor utama yang mengakibatkan nilai tukar Rupiah tetap melemah
Sulplus ini disebabkan oleh peningkatan ekspor nonmigas dan penuru an impor migas dan nonmigas yang relatif besar, sementara jasa-jasa mengalami perubahan yang relatif kecil. Peningkatan ekspor nonmigas menunjukkan bahwa kinerja produk ekspor Indonesia masih cukup baik walaupun dalam situasi krisis. Impor mengalami penurunan akibat dari relatif mahalnya harga barang impor berkaitan dengan melemahnya nilai tukar Rupiah, di samping menurunnya berbagai kegiatan investasi dan konsumsi serta kesulitan dalam membuka letter of credit (L/C). Seiring dengan telah diterimanya bantuan dari lembaga-lembaga internasional, lalu lintas modal telah menunjukkan surplus sebesar USD 1,1 miliar. Dari Sisi modal swasta, defisit lalu lintas modal swasta semakin menurun disebabkan turunnya penanaman modal asing dan penerimaan pinjaman luar negeri di luar perbankan, di samping meningkatnya arus modal swasta keluar dalam bentuk pelunasan surat-surat berharga domestik yang dimiliki asing dan pembayaran hulang luar negeri, baik perbankan dan non perbankan.
Perbankan nasional merupakan sektor yang mengalami krisis berat akibat dari gejolak nilai tukar dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Melemahnya nilai tukar Rupiah telah menimbulkan kesulitan likuiditas perbankan yang diperberat dengan lemahnya kondisi internal perbankan nasional, terutama sebagai dampak dari lemahnya manajemen, konsentrasi kredit yang berlebihan, moral hazard, dan kurang transparannya informasi keuangan bank. Kondisi perbankan menjadi semakin berat akibat terjadinya penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan kehati hatian meningkat, kecukupan likuiditas dan permodalan perbankan menurun drastis dan ketergantungan kepada bantuan likuiditas dari Bank Indonesia naik tajam.
Berbagai perkembangan ini mengakibatkan proses intermediasi perbankan terganggu sehingga memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian secara keseluruhan. G una m emulihkan k epercayaan m asyarakat t erhadap p erbankan, p ada a khir Januari 1998 pemerintah mengambil kebijakan unluk memberikan jaminan pembayaran Atas Kewajiban bank bank umum nasional kepada deposan dan kreditur dalam dan luar kreditur dalam dan luar negri jaminan ini perlu dilakukan sampai dcngan terbentuknya skim asuransi deposito. tLe.r.gkah itu diikuti dengan dibentuknya Badan Penycltatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas melakukan penyehatan dan merestrukturlsasi bank-bank yang semacam ini
Berbogm upaya yang dilakukan untuk memulihkan kembali perekonomian Saat ill' masih dihadapkan dengan berbagai kendala yang antara lain yang bersifat non ekonomi seperti kondisi sosial politik. Seiring adanya keinginan masyarakat untuk melakukan veformasi di segaia bidang setelah pergantian pimpinan nasional, maka negara Indonesia öihadapkzn pada ketidztkseimbangan baik di bidang politik, ekonomi, sosial. Hai ini berdampak pad?- sikap pelaku ekonomi yang ccnderung 'wail and see' sehingga iv,emperberat upay•t, untuk segera memulihkan perekonor,lian nasiOnal.
2 Tantancan Dan Strategi Kebijakan Makro Ekonomi
Tantangan Perekonomian Yang Mendesak Dengan memperhatikan berbagai kecenderungan yang terjadi hingga dewasa ini, perekonomian Indonesia dalam tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan menghadapi tantangan-tantangan beratPertama, bagaimana menstabilkan nilai rupiah pada tingkat yang wajar dan meredam tingginya laju inflasi untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional. Depresiasi rupiah yang berlebihan telah menimbulkan dampak negatif yang sangat luas kepada perekonomian dalam negeri, khususnya kegiatan usaha yang hanya bersifat inward looking. Kegiatan investasi dan perdagangan internasional semakin terhambat, tekanan innasi terus meningkat, dan beban utang luar negeri semakin berat. Perkenlbangan ini dikhawatirkan akan memberikan kontraksi yang lebih dalam terhadap perekonomian_ Kedua, bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri, terhadap perbankan nasional. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan
penarikan dana secara besar-besaran akan semakin mempersulit proses penyehatan perbankan dan mendOrong kenaikan suku bunga lebih lanjut. Selain itu, keengganan pihak luar negeri melakukan transaksi dengan perbankan nasional akan mempersulit usaha-usaha memobilisasi dana luar negeri dan menghambat kegiatan perdagangan internasional. Menurunnya kepercayaan masyarakat telhadap perbankan, pada gilirannya akan mengganggu proses intermediasi sghingga pengaliran dana ke sektor-sektor produksi dapat terhenti. Akibatnya, kegiatan perekonomian yang dewasa ini telah sangat menurun akan semakin memburuk dalam waklu-waktu mendatang.
Ketiga, bagaimana mendorong k embali kegiatan d unia u Saha u ntuk m embatasi kontraksi yang lebih dalam pada perckonomian. Sebagai akibat krisis moneter, dunia usaha mengalami tekanan yang sangat berat. Beberapa sektor ekonomi telah mengalami penurunan produksi dan bahkan penghentian aktivitas. Hal ini berakibat pada semakin menurunnya kegiatan ekonomi dan mendorong angka pengangguran, serta memperbesar jumlall penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Berbagai perkembangan ini dikhawatirkan dapat menimbulka!l kerawanan sosial.
Keempat, bagaimana mengurangi penderitaan pendudük miskin dari dampak krisis melalui penyediaan jaling pengaman sosial (social safety net). Memburuknya kinerja perekonomian telah bel(lampak negatir pada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Inflasi yang tinggi diikuti Oleh meningkatnya pengangguran mendorong munculnya keresahan sosial di beberapa tempat di tanah air. Kondisi ini diperburuk Oleh kelangkaan pasokan barangbarang kebutuhan pokok masyarakat yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman rawan pangan.
Strategi Umum Yang DitempuhUntuk mengatasi berbagai tantangan dan kondisi perekonomian yang semakin memburuk, selama ini telah ditempuh berbagai langkah kebijakan baik di bidang moneter, perbankan, fiskal maupun di sektor riil yang dituangkan dalam program stabilisasi dan reformasi ekonomi yang menyeluruh. Program penyehatan ekonomi tersebut juga telah mendapat
Dukungan dunia internasional, khvslisnya Dana Moneter Internasional (IMF), Ernk Dunia, dan Bank pembangunan Asia. Namun, mengingat kompleksitas permasalahan y2ng (jihadapi, termasuk permasalahan sosial politik yang belum reda, berbagai langtat1 kebijakan tersebut belum dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Kompieksitas permasalahan tersebut telah menempatkan para pengambil keputusan haik Pemerintah, Bank Indonesia, maupun dunia usaha pada pilihan kcbijakan yang sangat sulit. Dari Sisi m oneter, p ilihan kebijakan yang t ersedia m enjadi sangat terbatas. U paya u ntuk memulihkan stabilitas moneter, khususnya inflasi yang tinggi dan kurs Rupiah yang terus melemah, harus dilakukan melalui pengctatan jumlah uang yang beredar dengan implikasi eukü bunga nominal yang tinggi_ Namun, disadari bahwa upaya stabilisasi moneter ini dalam jangka pendek kurang dapat mendukung kegiatan dunia usaha dan kurang mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu, disadari pula bahwa upeya tersebut dapat mengganggu stabilitas di bidang perbankan. Krisis kepercayaan yang dihadapi oleh industri perbankan telah menyebabkan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas dan terganggunya intermediasi perbankan dalam mendukung perekonomian.
pada Sisi yang lain, upaya untuk mengurangi dampak krisis terhadap kemiskinan harus dilakukan melalui dua strategi yang dilakukan secara bersamaan, yaitu : meredam tingginya laju inflasi dan penyediaan jaring sosial. Dengan terkendalinya laju inflasi, penurunan daya beli masyarakat yang lebih besar dapat dihindarkan sehingga masyarakat dapat terlindungi dari membumbungnya harga-harga. Sementara penyediaan jaring pengaman sosial memerlukan alokasi pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk herbagal subsidi seperti pangan, BBM, Iistrik, pupuk, d an o bat-Obatan. Kebutuhan dana untuk subsidi i ni sangat besar, sementara penerimaan negara menurun seiring dengan kontraksi perekonomian. Subsidi tersebut tidak dapat dibiayai melalui pencetakan uang karena hal ini akan berdampaknya pada peningkatan laju inflasi. Dengan demikian, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial harus diupayakan bersumber dari dana luar negeri, khususnya dari lembaga-lembaga internasional Oleh karena itu, prioritas pemecahan permasalahan serta koordinasi antar kebijakan menjadi sangat penting. Dalam hubungan ini, fokus perhatian lebih diarahkan pada tiga permasalahan mendesak dewasa ini, yaitu :
Upaya meredam tingginya laju inflasi dan belum stabilnya nilai tukar rupiah agar proses pemulihan ekonomi dan kegiatan dunia usaha/investasi dapat dipercepat;
Upaya unluk mengurangi dampak negatifdari krisis terhadap masyarakat kecil;
Upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan agar fungsi intermediasi perbankan dalam mendukung kegiatan perekonomian dapat segera normal kembali
Langkah-langkah untuk mengatasi tiga permasalahan mendesak tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan moneter dan perbankan. Koordinasi antara kebijakan moneter d an perbankan, di satu Sisi, d engan kebijakan fiskal dan sektor riil, d i Sisi I ain, menjadi persyaratan bagi kelangsungan upaya-upaya stabilisasi ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, perkembangan sosial politik yang sangat cepat sangat berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan di bidang ekonomi. Demikian Pula sebaliknya, keberhasilan dalam upaya pemulihan ekonomi Juga akan dapat mendukung stabilitas sosial politik. Dengan demikian sangat diperlukan pemahaman dari semua pihak akan pentingnya kerjasama yang saling mendukung ke arah terciptanya suatu stabilitas baik di bidang sosial, politik dan ekonomi untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional.
Kerangka Kebijakan MakroekonomiProgram stabilisasi dan reformasi ekonomi yang didukung Oleh IMF sesuai dengan kesepakatan tanggal 24 Juni 1998 memprakirakan kegiatan perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi yang sangat dalam pada triwulan 1 1998/99 (April-Juni) sebelum berangsur-angsur membaik pada triwulan selanjutnya. Secara keseltuuhan, laju pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan negatif dalam tahun 1998. Laju inflasi melonjak hingga mencapai 80% dalam tahun 1998, namun diharapkan berangsur-angsur menjadİ lebill stabil terutzrna sejak trİwuİan İli 1998/99. S2j2.2211 ilypİah dİperkİrakan akan dapat mcnguat menjadİ sekitar RpICl.020 par USD, Berbeda dengan program scbclumnya, szsaran utama dari program pemuiiiıan ekonomi kaii İni dititikberatkan pada p emberİan rangsangan darİ sisi fiskal untuk mengurangİ dampak negatif dari terutama pada masyarakat kecil. Upaya ini dilakukaıı dengan pcnyediaar, jarİng pengaman sosial (soda! safely net) berupa penyediaan znggaran penyuar pemcrİntah dalam rangka Subsİdİ pangan, BBM, listrİk, dan pupuk yaİtu mencapaİ Rp58,8 trİlİun atau 6,20/0 darİ PDB. Dengan program İni, defisit anggaran dalam tahun 1998/99 akan mencapaı sekitar Rp81 triliun atau dari PDE Hampir ;cleruh defisit anggaran (ersebut akan dibİayaİ oleh Şunlber dana darİ luar negerİ.
Dİsampİng dorongan melaluİ kebijakan fiskal, upaya untuk meng11rangİ kontraksİ yang te:jadİ dalam perekononlian juga didukung oleh kcbİjakzn kredit melaluİ penyediaan Kredit Lİkuİdİtas Bank 111donesİa (KLBI) şecara selektif unluk penyediaan pangzn, pengembangan usaha kecİl dan koperaşi. Sementara İtu, kebijakan meneler yang ketat tetap akan ditempuh dengaıı intcrvensi di pasar uang dan pasar valuta asing secara lerbatas unluk menjage, agar jumlah uang beredar tidak memberİkan lekanan p ada laju İnflasİ dan nilaı tukar. Hal İni dilakukan agar sasaran-sasaran makro (pertumbuhan ekonomi, İnflasİ dan nilaİ tukar) yang dİİngınkan (etap tercapaİ tanpa memberikan beban yang terlampau berlebİhan kepada kebijakan moneter.
3. Kebijakan Moneter Dan Perbankan Secara rİncİ langkah-langkah yang ditempuh Bank Indoneşia dewasa İni dan dalam di masa mendatang diarahkan kepada tİga hal sebagaİ berikut, Pertama, kebijakan moneter diarahkan untuk meredam tingginya laju İnflasİ dan mencapaİ kestabİlan nilaİ tukar Rupiah. Unluk İtu, tingkat suku bunga nominal yang tİnggİ unluk sementara masih akan dipertahankan, Tingkat suku bunga ini selalu dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian yang terxadi. Disadari bahwa tingginya tingkat suku bunga tersebut belum mampu mendorong apresiasi Rupiah karena
faktor-faktor non-ekonomi di dalam negeri, krisis ekonomi regional, dan terus menguatnya nlata uang dollar. Akan tctapi, Inenurunkan sul-al bunga pada Saat ini mempunyai risiko Yang besar, Dalam situasi dimana nilai lukar masih melemah dan laju innasi Yang sangat tinggi (hyper-injlation), penurunan suku bunga akan lebih memperlemah nilai tukar, mendorong penarikan dana dari sektor perbankan, mendorong laju inflasi lebih tinggi lagi, dan pada gilirannya akall semakin memperburuk situasi perekonomian. Dalam rangka pengendalian moneter, Bank Indonesia telah menyempurnakan pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT) agar lebih efektif. Kelemahan Yang terjadi sekarang ini adalah pasar lelang SBI relatif lebih kecil sehingga suku bunga hasil lelang SBIpun kurang mencerminkan suku bunga pasar; kurang berperannya Primary dealer; dan kurang berkembangnya p asar s ekunder S BI se hingga S BI k urang m emasyarakat. K elemahan i ni akan diatasi dengan memperbalki mekanisme lelang SBI antara Iain dengan menghapuskan primary dealer sehingga mekanisme lelang bersifat langsung; menggunakan sistem target kuantitas; dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki SBI. Dengan mekanisme ini maka diharapkan volume lelang SBI akan menjadi lebih besar sehingga sul-al bunga Yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas Pasar Liang. Langkah Illi juga diharapkan untuk meningkatkan peranan Pasar sekunder surat-surat berharga dalam upaya mendorong pengembangan pasar utang dalam negeri.
Langkah kebijaksanaan moneter juga akan diperkuat dengan strategi dan manajemen utang luar negeri Yang lebih berhati-hati. Melalui kedua upaya tersebut dan dengan terbentuknya Indonesia Debl Restructuring Agency (INDRA) sebagai hasil dari Kesepakatan Frankfurt. diharapkan tekanan terhadap Rupiah guna pembayaran utang luar negeri menjadi berkurang dan kepercayaan luar negeri berangsur-angsur pulih. Sebagaimana diketahui, kesepalcalan tersebut antara Iain mencakup penjadwalan kembali utang swasta (Corporate (lebt), penundaan pembayaran utang perbankan (bank debt), dan penyediaan pembiayaan perdagangan (Irade financing) untuk keperluan impor Indonesia_ Dalam hubungan dengan INDRA, Bank Indonesia terus membantu agar upaya penyelesaian kewajiban luar negeri, khususnya utang perbankan dan petnhiayaan perdagangan, dapat berjalan sesuai dengan Yang Iclah disepakati. Dengan demikian, aliran modal masuk dari luar negeri, khususnya Yang bersifat investasi langsung, diharapkan dapat normal kcmbali untuk mendukung kemantapan neraca pembayaran dan pemulihan perekonołnian nasional.
Sementara iłu, dałam kaitan dengan utang swasta dałam negeri khususnya utang-utang Yang diberikan Oleli perbankan nasional, Pemerintah telah mencanangkan Prakarsa Jakarta (Jakarta Tnitiative). Program ini dilaksanakan melalui negosiasi antara perusahaan sebagai debitur dengan para krediturnya, baik kepada kreditur dałam negeri maupun luar negeri. Pemerintah akan bertindak sebagai fasilitator dan mendorong agar program ini dapat berjalan dengan cepat. Dengan m elihat cakupan kredit dałam program ini Yang m eliputi kredit dalarn dan luar negeri, maka diharapkan akan lebih melancarkan kebijakan penyehatan perbankan dan penerapan Skim INDIu. Kedua, Bank Indonesia akan membantu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.
Menyikapi kondisi ekonomi [ndonesia saat ini Yang telah demikian beratnya, Bank Indonesia memutuskan untuk memusatkan perhatian pada sektor-sektor Yang paling terkena dampak negatif dari krisis ekonomi, khususnya para petani produsen pangan dan pengusaha kecil. Langkah ini diambil karena didorong oleh keyakinan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kinerja Sisi penawaran Yang diharapkan dapat mengurangi tekanan inflasł Yang berasal dari kelangkaan pasokan dan terganggunya distribusi bahan-bahan pokok. Selain iłu, langkah ini juga ditempuh karena didorong oleh kenyataan bahwa sektor pertanian dan usaha kecil tersebut merupakan sektor y ang bersifat padał karya, sehingga dapat menampung jumlah tenaga kerja Yang lebih banyak. Dałam kaitan ini, Bank Indonesia telah mulai menyempurnakan skim-skim perkreditan Yang sudah ada serta menciptakan skim-skim usaha kecil Yang baru. Upaya ini akan disertai dengan peningkatan penyediaan KLBI dengan suku bunga Yang relatif rendah untuk persediaan dan distribusi pangan, petani, usaha kecil dan koperasi dałam tahun anggaran 1998/99 ini. Selain iłu, untuk meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dałam membiayai usaha kecil di pedesaan, Bank Indonesia akan memperluas penyediaan KLBI tersebut dengan memanfaatkan pola keda sama dengan BPR, termasuk BPR atas dasar prinsip bagi hasil. Berbagai skim ini juga diharapkan dapat mendorong kegiatan investasi di usaha kecil dan pedesaan.
Ketiga, Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakan perbankan pada upaya p ulihan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional_ terhadap sistem perbankan nasional. Dalam hubungan ini, untuk menjamin keamanan simpanan masyarakat pada perbankan, Bank Indonesia tetap mendukung pelaksanaan program penjaminan Pemerintah atas kewajiban pembayaran bank-bank berbadan hukum Indonesia, termasuk BPR. Untuk mendukung upaya pemulihan kepercayaan terhadap perbankan tersebut, langkahangkah reformasi di bidang perbankan yang lebih menyeluruh terus ditingkatkan dan dipercepat. Pelaksanaan refonnasi perbankan tersebut dilakukan melalui empat program utama, yaitu:
Melakukan restrukturisasi dan penyehatan perbankan melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan mendorong merger antarbank
Menyempurnakan lebih lanjut pelaksanaan penerapan prlnsip kehatihatian dalam upaya memperbaiki kondisi internal perbankan
Memperkuat fungsi pengawasan perbankan khususnya dalam penegakan ketentuan dan undang-undang yang berlaku
Menyempurnakan perangkat hukum yang meliputi RI_JIJ Perbankan dan pendinan lembaga asuransi simpanan.
Sebagai bagian penting dari langkah restrukturisasi dan penyehatan perbankan, pada tanggal 21 Agustus 1998 secara khusus Pemerintah telah mencanangkan Program peningkatan modal (rekapitalisasi) bagi bank-bank yang dinilai masih mempunyai prospek untuk hidup dan terus berkembang. Program peningkatan modal ini didahului dengan kegiatan due diligence yang melibatkan auditor asing. Potret kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan akan dapat diketahui sampai akhir Oktober 1998. Atas dasar due diligence tersebut, bank-bank akan dikategorikan dalam tiga kelompok bank berdasarkan rasio kecukupan modalnya. Secara bertahap Bank Indonesia akan membicarakan hasil pemeriksaan kepada masing-masing tank untuk diambil kesepakaltn penyehatan Yang diperluken uratuk dituangkan dalam business fieVanjutnya untuk mendukung proses restrulcturisasi perbankan terutanlü dalam roengc!ola dan menyelesaikan kredit-kredit bermasalah (non performing Ioan) serta aset Iain Yang iimhul dari proses restrukturisasi perbankan Yang sedang dilaksanakan oleh BPPN, telah dibentuk AMU (Asset Management Unit), Lemhaga Yang merupakan Salah satu divisi dari EPPN ini akan mengelola aset bennasalah dengan Cara paiing efisien unLuk memaksimalkan nilal pengembaliannya
Meskipun disadari bahwa hasil positif dari upaya restrukturisasi dan penyehatan perbankan ini belum dapat dinikmati segera, langkah-langkah tersehut alcan terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan Bank IndoneSia juga akan secara konsisten menegakkan ketentuan hukum di bidang perbankan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah Inelaporkan dugaan adanya tindak pidana dari pemilik atau pengurus bank Yang terjadi pada bank-bank Yang telah dilikuidasi kepada pihak Kepolisian untuk penyelesaian lebih lanjut. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari langkah penyelesaian dari bank„bank Yang termasuk dalam Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Take Over (BTO), Pemerintah telah mensyaratkan pengembalian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Yang diterima bank serta pelanggaran atas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
Dalam upaya peningkatan ekspor, peran perbankan akan lebih dirangsang khususnya dalam kondisi sekarang ini dimana sebagian kegiatan ekspor-impor mengalami hambatan Yang disebabkan kesulitan membuka L/C khususnya untuk impor. Mengingat kesulitan ini terletak pada risiko komersial Yang dihadapi maka sedang diupayakan penyelesaian terhadap risiko ini khususnya dengan melibatkan pihak asuransi dan Pemefintah. Untuk ini Pemerintah telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan 21 bank nasional Yang memungkinkan hambatan dalam hal pembukaan WC impor untuk bahan Baku produk ekspor dapat dihilangkan melalui mekanisme penanggungan risiko komersial dari pembukaan WC oleh eksponir nasional. Diharapkan kesepakatan ini akan menggerakkan kembali sektor riil terutama industri ekspor; memberdayakan eksportir dalam melancarkan kegiatan usahanya dalam rangka pemulihan dan normalisasi perekonomian; dan meningkatkan citra perbankan nasional.
Dalam jangka yang Iebih panjang, langkall-langkah kebijakan perbankan yang ditempuh akan tetap diarahkan pada penataan industri perbankan agar mampu berkembang secara sehat, efisien dan handal dalam mendukung perekonomian nasional Dalam hubungan ini, di samping upaya-upaya restrukturisasi perbankan yang telah dikemukakan sebelumnya, Bank Indonesia sedang mengkaji kembali berbagai aspek pengembangan sistem perbankan uasional, Aspek-aspek tersebut terutama berkaitan dengan struktur industri perbankan, aspek perijinan, ketentuan kehati-hatian, sistem pengawasan perbankan, serta mekanisme penanganan bank-bank bermasalah. Upaya untuk meningkatkan transparansi mengenal kondisi keuangan perbankan juga akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan pasar dalam menilai kinerja perbankan.
4. kesimpulanBerbagai langkah yang tengah dan akan ditempuh oleh Bank Indonesia sepertl dikemukakan di ataS akan diperkuat dengan upaya memperbarui Undang-undang tentang Bank Indonesia. Dalam RUU Bank Indonesia yang sekarang masih dalam proses pembahasan intensif secara intern tersebul akan termuat konsep independensi atau otonomi bank sentral. Dalam kaitan ini, kami berpendapat halma independensi Bank Indonesia sama sekali tidak akan mengubah tujuan kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral karena di negara manapun tujuan bank sentral senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Independensi tersebut akan Iebih mengarah pada perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pilihan instrumen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berbagai upaya diatas akan dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai kesepakatan internasional. Dalam melaksanakan berbagai kebijakan telsebut, Bank Indonesia akan terus menjalin kerjasama dengan lembaga internasional, termasuk IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. Selain itu, Bank Indonesia juga akan memperkuzt kerjasama dengan bank-bank sentral Iainnya, khususnya di tingkat regional.
Kita menyadarİ bahwa berbagaİ pemwsalnhan yang tengah dan akan kita hadapİ di masaı-nasa mendatang demİkİan berat dal', panj ang Akan tetapİ, kita hanıs percaya lalılcİ keberhasilannya berada di tangan kita sendİrİ, pada keseriusan langkah-langkah yang kita ambİ1 seczra konşisten dan bcrkcsinâmbungan, pada keyakinan akan kemampuan kita bel'şama dalanı memusa[kan semua perhatian dan tenaga ke arah pernecahan maşalah yang kita hadapİ, dun pada kebersamaail kita untuk berbagİ bebaıl şeadİl-adİlnya di antara kita untuk melaksanakzn apapun yang perlu dilakukan unluk mengentaskan bangsa İni darİ krİsİs. perlu ditekankan sckalİ lagİ bahwa keberhaşilaıı berbagaİ langkah di bidang ekonomi yang telah dan terus ditempuh dalam mengatasİ krisİs tersebut akan dİpcngaruhİ oleh perkeınbangan di bidane sosial dan politik. Demİkİa11 sebalİknya, keberhasİlan tıpaya pemulihan ekonomi juga akan mendukung stabİlİtas sosİal politik. Dengan demİkİan sangat diperlukan kesadaran dan peınahaınan senıua pihak akan pentingnya kerjasama yang saling mendukung ke arah terciptanya stabilitas b2İk di bidang sosial, politik dan ekonomi untuk memulİhkan perek0n0mİan nasional yang kita İnginkan bersama.
DAFTAR PUSTAKAStephen M.Goldfeld, Lester V. Chandlcr, 1990, Ekonomi IJang dan Bank, Edişi Kesembilan, Erlangga, Jakarta. Boedİono, Ekonomi Moneter, Edişi Ketiga, BPFE-Yogyakarta, Iswardono, Ekonomi Uang & Bank, Edişl Keempat, 1999, BPFE-YogyakaJ1a Thomas F. Denıburg, Karyaman Muchtar, Makro Ekonomi 'Konsep, Teori & Kebijakan”, Edişi Ketujuh, 1992, Erlanyga, Jakarta Sadono Sukİrno, Pengantar Teori Makroekonomi, Edişi Kedua, Cetakan Ketigabelas, 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.